Drs. Hudiyono, M.Si. Kepala Bidang Dikmenjur Dan Perti Provinsi Jawa Timur Berhasil Meraih Gelar Dok
Rabu, 26 Januari 2016 - 16:05:58 WIBDibaca: 497 kali
Drs. Hudiyono, M.Si., Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Perguruan Tinggi (Dikmenjur dan Perti) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemarin, (25/01/16) berhasil menyelasaikan studinya dengan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik (FISIP) UNTAG Surabaya dengan judul disertasi "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini Di Jawa Timur".
" Selama ini pendidikan yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap, minat dan perilaku wirausaha peserta didik, baik disekolah kerujuan, maupun pendidikan profesional. Orientasi mereka pada umumnya hanya pada penyampaian tenaga kerja. Untuk itu, perlu dicari penyelesaiannya, bagaimana pendidikan dapat berperan untuk mengubah manusia wirausaha. Karena itu entrepreneurship perlu disiapkan “proactive” sedini mungkin oleh pondok pesantren melalui program SMK Mini sebagai salah satu program yang dikembangkan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa timur " papar Drs. Hudiyono, M.Si..
Dalam Penelitian Drs. Hudiyono, M.Si. secara umum ada dua hal yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan SMK Mini Di Jawa Timur antara lain pertama, bahwa Isi kebijakan, yaitu kepentingan sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya pelaksanaan program SMK Mini memberi dampak positif bagi penerima program dan tujuan menumbuhkan kewirausahaan tercapai serta masyarakat penerima program merasa senang dan terbuka. Kemauan pemerintah untuk mewujudakannya maka dikelurkannya peraturan daerah, dibentuknya lembaga khusus untuk pelaksanaan program. Konsistensi pemerintah pelaksanaan telah ditetapkan secara konsisten dengan sumber daya yaitu Dinas Pendidikan Nasional Jawa Timur yang telah memiliki staf kompeten walaupun dari sisi jumlah pesonil kurang memadai untuk cakupan wilayah Jawa Timur sebanyak 200. Pembiayaan dari APBD sangat mencukupi, koordinasi cesara formal dilakungan dengan menggunakan IT khususnya media sosial, dibuatnya naskah serjasama terlebih lagi Legislatif, Ormas, LSM, dan SMK sangat mendukung dan sangat koordinatif. " lanjut bapak dua orang anak ini
" kedua, model penyelanggaraan SMK Mini, yaitu Model Marilee S Grindle dilapangan ternyata kurang memadai untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program SMK Mini karena program SMK Mini di desain dan dilaksanakan secara partisipatif dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Model pelaksanaan program SMK Mini merupakan penggabungan antra Top Down dengan Boottem-Up, yaitu adanya penambahan variabel manajemen transparan-akuntabel dan partisipatif."
Dari penelitian disertasi ini saya rekomendasi agar dapat meningkatkan implementasi kebijakan penyelenggaraan SMK Mini Di Jawa Timur yaitu harus dikembangkannya komunikasi yang menyeluruh terutama pada saat penyusunan rencana kegiatan SMK Mini yang bersangkutan dan karena SDM yang mendukung implementasi kebijakan masih baru sehingga masih perlu peningkatan kemampuan kompetensi kewirausahaan bagi para mentor SMK Mini.
"Semoga rogram SMK Mini di pondok pesantren ini akan membantu para lulusan khususnya dan masyarakat umum untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran terbuka," harapnya. (latifah)
Untag Surabaya || FISIP Untag Surabaya || SIM Akademik Untag Surabaya || Elearning Untag Surabaya