Reformasi Birokrasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo
Rabu, 20 April 2016 - 16:15:47 WIBDibaca: 710 kali
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Drs.Sukardo M.Si Selasa lalu (19/04/16) telah menyelesaikan Ujian Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAG Surabaya dengan judul disertasi “ Reformasi Birokrasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo “.
Drs. Sukardo M.Si memaparkan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Dari hasil penelitian ini saya menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah belum sesuai harapan, sehingga kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik belum maksimal. Kedua, model reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mampu meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, karena reformasi birokrasi belum menyentuh secara mendasar, yakni pada budaya kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam penelitiannya merekomendasikan agar reformasi birokrasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dapat diwujudkan perlu adanya perubahan nomenklatur BPPT menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) atau Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) serta penambahan struktur organisasi pejabat setingkat eselon IV pada bidang perijinan tertentu dan bidang perijinan usaha sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan diperlukan perubahan pola pikir dengan membangun budaya kerja bagi aparat birokrasi dilingkungan Kabupaten Sidoarjo, dari pola pikir kerja seadanya ke pola pikir produktif dan inovatif. (k_nan)
Untag Surabaya || FISIP Untag Surabaya || SIM Akademik Untag Surabaya || Elearning Untag Surabaya