Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Jl. Semolowaru no. 45 Surabaya
Des
FISIP UNTAG Surabaya — Deretan bencana alam yang terus terjadi di Sumatera—mulai dari banjir bandang, longsor, hingga krisis air bersih—memantik kembali diskusi tentang penyebab utamanya: kerusakan hutan yang meluas, lemahnya tata kelola lingkungan, serta minimnya keberpihakan pada masyarakat lokal.
Melalui rubrik #SepotongPikiran, dua mahasiswa FISIP, Shakira Mumtaz Sholehah (Administrasi Negara) dan Annisa Dira Rasisa (Ilmu Komunikasi), memberikan analisis kritis mereka mengenai situasi ekologis Sumatera dan peran pemerintah hingga refleksi tentang masa depan warga di daerah terdampak.
Shakira menilai faktor paling memperberat bencana adalah hilangnya tutupan hutan yang selama ini menjadi penyangga alami.
“Tanah yang kehilangan akar tidak mampu menyerap air dengan baik, menyebabkan run-off masif. Ditambah permukiman di daerah rawan tanpa perencanaan tata ruang, dampaknya jadi berlipat ganda.”
Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan memiliki hubungan langsung dan signifikan dengan intensitas bencana belakangan ini.
“Hutan itu spons raksasa. Ketika hilang, fungsi hidrologisnya terganggu total.”
Terkait tanggung jawab pemerintah, Shakira melihat adanya dualitas yang problematis.
“Ada regulasi, tapi implementasi dan penegakan hukumnya lemah. Izin konsesi kadang diberikan tanpa kajian dampak lingkungan komprehensif.”
Sebagai mahasiswa, Shakira menyebut banyak langkah konkret yang bisa dilakukan, mulai dari riset lapangan, kampanye publik, hingga advokasi kebijakan berbasis data.
Shakira juga mengingatkan bahwa dampak hilangnya hutan sangat terasa oleh masyarakat:
“Mata air mengering, banjir makin sering, longsor meningkat, dan sumber hidup hilang. Jika dibiarkan, akan terjadi krisis air, turunnya produktivitas pertanian, migrasi paksa, dan kemiskinan struktural.”
Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun sistem peringatan dini, relokasi yang manusiawi, serta transparansi dalam keputusan tata ruang.
Mengenai lemahnya suara penolakan masyarakat terhadap pembukaan hutan, ia menilai:
“Perusahaan besar punya akses besar ke pengambil kebijakan. Masyarakat juga sering dihadapkan pada dilema: lingkungan atau pekerjaan jangka pendek.”
Annisa menekankan bahwa faktor lingkungan adalah penyebab utama memburuknya bencana di Sumatera.
“Hutan dibabat habis sehingga banjir jadi sangat mudah terjadi. Tidak adanya lahan hijau membuat banjir sangat parah.”
Menurutnya, pemerintah belum menjalankan tanggung jawabnya.
“Tidak.” — jawab Annisa singkat dan tegas.
Ia melihat peran mahasiswa dalam isu ini yakni melalui advokasi digital dan solidaritas publik.
“Speak up lewat media sosial dan berdonasi secara online.”
Annisa menilai dampak bencana sangat besar, bukan hanya fisik tetapi juga psikologis.
“Trauma kehilangan rumah dan keluarga membuat mereka selalu dihantui kecemasan jika kejadian terulang.”
Harapannya kepada pemerintah jelas:
“Tidak merampas hak mereka. Bangun lahan hijau sebanyak-banyaknya. Itu bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga hewan yang habitatnya terancam.”
Ketika ditanya mengapa suara masyarakat kerap tak terdengar, Annisa tidak ragu mengkritik:
“Karena pemerintah sendiri yang meraup keuntungan. Saat bencana terjadi, malah dianggap bencana alam biasa.”
Pandangan Shakira dan Annisa menunjukkan kesadaran bahwa bencana ekologis di Sumatera bukan sekadar persoalan alam, tetapi persoalan politik lingkungan, ketimpangan kekuasaan, dan ketidakadilan ekologis.
Isu bencana Sumatera menjadi pengingat bahwa krisis lingkungan adalah krisis kemanusiaan.
Rubrik #SepotongPikiran akan terus menghadirkan suara kritis mahasiswa FISIP UNTAG Surabaya untuk menyoroti persoalan publik, menegaskan bahwa generasi muda bukan hanya pengamat, tetapi juga agen perubahan bagi masa depan bumi dan masyarakatnya.